uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik. UU No Tahun 2011 mengenai perubahan UU tentang partai politik ini tentu harus sesuai dengan dasar Negara. uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik

3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berlangganan Pro. ABSTRAK :. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui. Pasal 1 angka 1 menegaskan : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar. 2 Tahun 2011 tentang partai politik terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang. 2012. UU No. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tipe Dokumen. M. 58 Kemudian di pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:65 a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, yang bisa diunduh melalui Kami bersyukur, dokumen tersebut mendapat respons positif dari para pemangku kepentingan pemilu (DPR, pemerintah, partai politik, penyelenggara, akademisi, dan pemantau),. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab; e. Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Alasan penggantian undang-undang lama antara lain adalah belum optimalnya UU No. RingkasanUU No. 12/2003 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. 2 Tahun 2011 yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut: Tujuan umum partai politik adalah: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa alas an pemberhentian Penggugat dari keanggotaannya diPartai Demokrat sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ARTPartai Demokrat Pasal 4 dimana dalam pasal tersebut menyebutkanbahwa alas an. partai. 2/2008 memang telah mengatur mengenai sumber keuangan partai politik. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Syarat Penggunaan Layanan. Baca juga: Apa Itu Partai Politik, Fungsi, dan Sistemnya. Di mana terdapat perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru, terutama berfokus pada pembahasan pendanaan partai politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan Uu 3-1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dirubah ke UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10) 5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Op Cit, hal. Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam kaitannya dengan syarat pemberhentian anggota DPR akibat melakukan tindak pidana korupsi. Karir. Selain itu, pengaturan mengenai fraksi baik itu MPR, DPR, DPR, dan DPRD (Provinsi dan. Pendirian Partai Pasal 2 ayat (1) 2. Ditetapkan 14 Januari 2011 • Berlaku 14 Januari 2011. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa parpol harus melakukan pendidikan politik, menciptakan iklim persatuan dan kesatuan, menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, mengamalkan Pancasila, serta. 8 Tahun 2011. UU NO. Konsekuensi hukum yang menyertai kenyataan kehidupan partaMenurut UU Nomor 2 tahun 2008, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara. Kemudian Undang-Undang Pemilu (UU No 12/2003 dan UU No 10 Tahun 2008, UU No 7/2017 dan UU No 10/2016 tentang Pilkada) selalu muncul frasa 30 persen keterwakilan perempuan. Nama : E. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi ruang semua ciptaan dapat dilakukan klaim atasnya. com. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2002. Undang-Undang No. Halaman all. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian diubah kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada tanggal 15 Januari 2011 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia N0. UU Parpol tahun 2011 ini kabarnya akan direvisi lagi. 2/2011 tentang perubahan atas UU No. UU. 2 tahun 2011 Pasal 2 mengatakan: a. 2 Tahun 2018 menegaskan, bahwa fraksi merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah dokumen resmi yang mengatur segala aspek terkait dengan partai politik di Indonesia, mulai dari pembentukan, keanggotaan, pendanaan, hingga pengawasan. Politik, karena dalam Pemilihan distrik, rakyat memilih orang. Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Fungsi partai politik menurut uu no 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik. 4UU No. tanggung jawab Partai Politik. March 2019;. E. Untuk itu, ia mengajak semua aktivis partai politik dari partai apa pun untuk memaksimalkan Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tak Ada Dikotomi. Kantor tetap. 19. Berdasarkan UU No. 1. Imam Bonjol No. Dalam Pasal 40, disebutkan bahwa partai politik memiliki sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar, yakni:Sehubungan dengan undang-undang yang lama (UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Naskah UU No. asas atau ciri. 4251, LL SETNEG : 14 HLM. mengenai sengketa partai politik lainnya, dapat. Terdapat tiga sumber keuangan partai pollitik yakni (1) iuran anggota; (2) sumbangan perseorangan dan badan usaha; serta (3). Agung. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; c. Walaupun kita sudah memiliki payung hukum yang jelas mengenai. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Persyaratan persebaran diperlukan untuk menunjukan keseriusan. Berdasarkan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) memberi hak bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki OSP. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 (UU/1999/2) (1999) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan. Pada level proses pemilu, afirmasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu dalam BAB II pasal 2 ayat 1 sampai 5 pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 4 ayat 1 sampai 4. tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. Belum Tersedia. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Rezim pengaturan parpol kita tersebut jelas mengharuskan parpol mengembangkan demokrasi. 2. TENTANG. 1. 2011. Peraturan Konsolidasi. ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; Mengingat : 1. Masih bercokolnya caleg eks koruptor dalam daftar calon sementara saat ini kian menegaskan hal tersebut. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. kabupaten/kota adalah partai politik. Pengecualian terdapat di Provinsi Aceh yang memperkenalkan hadirnya Partai Politik lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Kritik dan saran dapat anda sampaikan melalui kotak komentar baik FB comment maupun comment di blog. pdf. Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol Pasal 34A 5. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan. 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalahf. 5Miriam Budiarjo. dengan UU No. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. 6187, LL SETKAB : 31 HLM. Undang-Undang tentang Partai Politik: UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta peraturan lainnya yang berkaitan. bidang politik. 3/1999 tentang Pemilhan Umum, dan UU No. Ali Safa’at Muchamad, 2011, PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik. 1999. 15 Tahun 2011 tg Penyelenggara Pemilu. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota diPasal 19. 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. 2-2011. Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani,. Sign In. e. 2002/ No. Tim ini mengasilkan rancangan paket undang-undang pemilu yang akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi UU No. KPU : perwakilan Pemerintah, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta anggota. Pasal 53 : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. penciptaan. 8. Peraturan itupun membuahkan hasil sebut saja salah/pusatdata/detail/v2/lt550b9df27e838/undang-undang-nomor-2-tahun-2011/documentUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 40 2 Ibid. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Lampiran UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juni 2008. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. Tidak hanya UU Pemilu dan UU Pilkada, pembuat undang-undang juga tidak melakukan revisi kembali UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 408 . 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Kehadiran partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27. WAHYUDI YUNUS ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM Email : yudi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah dokumen resmi yang mengatur segala aspek terkait dengan partai politik di Indonesia, mulai dari pembentukan, keanggotaan, pendanaan, hingga pengawasan. 2011 . 208. 41 3 Topo Santoso dan Ida Budhiati, Pemilu Di Indonesia. Unduh file PDF undang-undang ini di sini. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) maka UU No. Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik. 2 Tahun 2011 tentang partai politik menjelaskan secara jelas bahwa pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan melalui pemilihan secara umum. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Syarat Pembentukan Partai Politik di Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. Makalah ini hendak mengusulkan pemisahan tegas antara UU Ormas dengan keberadaan organisasi sayap. Pasal 1 angka (1) UU No. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang (UU) tentang Partai Politik. Tujuan pembentukan partai politik ada yang bersifat khusus dalam. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; f. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ada lima alasan mengapa parpol harus ada dalam negara demokrasi: 4 1. Pasal I. Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik. “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar)”. Pedoman Media Siber. See Full PDFDownload PDF. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan UU No. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu. ABSTRAK PERATURAN. 2 TENTANG PARTAI POLITIK f UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Baca juga: Pengertian Partai Politik: Tujuan, Fungsi, serta Hak dan Kewajibannya. 376). Presiden Dan wakil presiden. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 2 Tahun 2011, LN No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah menentukan “partaipolitik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum”. Selengkapnya, simak di bawah ini. Keanggotaan partai ini juga. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Penelitian ini dilatarbelakangi dari seiring meningkatnya politik transaksional/politik uang, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berita tidak benar dalam praktik politik di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal demikian menjadi tolak ukur apakah pendidikan politik yang menjadi fungsi partai politik yang diamanatkan dalam. 29, TLN NO. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Lampiran UU No. dengan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK ( Studi di Kabupaten Banyumas ) Oleh : ARIA RANGGA ANDIKA E1A008119 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan. Pasal 32 UU No.